PERADILAN ADAT DAN KEADILAN RESTORATIF

Pengkajian tentang penyelenggaraan dan disrtibusi keadilan di Indonesia,  merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas. Pertama, karena masyarakat Indonesia masih tergolong masyarakat majemuk[1]. Kedua  kompleksitas hukum dan permasalahan di seputar istilah ‘lex’  (legislation, regelgeving) dan ‘ius’ (law, recht). Dan ketiga  pendapat Apeldoorn, bahwa di luar undang-undang juga ada hukum.[2]

Repulik Indonesia, adalah negara hukum (rechstaat), sudah barang tentu bukan negara undang-undang. Dalam hal ini negara pun seharnya menjamin tegaknya keadilan dengan menerapkan dan menegakan hukum yang ada, termasuk di dalamnya hukum adat.[3] Bukankah dengan perdamaian adat, dapat juga memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkannya?

Hukum diharapkan berfungsi sebagai pengayom  kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Penegakan hukum ini, seharusnya terkait dengan berbagai asas, seperti kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit).[4]

Peradilan dalam teks dan  konteks UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menghendaki  akses pada keadilan diletakkan di atas dasar pemikiran legal centralisem.[5]Dalam Pasal 2 ayat  (3) dikatakan:  “semua peradilan (bold penulis) di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang”. Perspektif legal centralisme tersebut,  disangkakan membawa pertanda akan kematian bagi “peradilan” di luar kekuasaan kehakiman negara.

Namun di balik Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman oleh Peradilan Negara, terdapat “konstitusi tidak tertulis”, yakni kehendak rakyat mengenai peradilan atas nama hukum yang hidup di masyarakat. Suka atau tidak peradilan selain peradilan negara,  akan lahir sebagai manifes kebutuhan dan kesadaran hukum mengenai  ketertiban dan ketenteraman, yang  tidak  selalu mampu diwujudkan oleh badan-badan Kehakiman Negara.

Dalam kajian ini, konsep hukum yang dianut, menurujuk pada kenyataan,  bahwa di luar peradilan negara, juga terdapat peradilan non formal, yang terpasang dan bekerja, berdasarkan aturan-aturan tingkah laku dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Di sini peradilan dikaji  sebagai komponen sistem kemasyarakat yang kompleks dan tidak sebagai sumber tunggal dalam disteribusi keadilan, seperti dalam pemikiran hukum legalistis-positivistik. Dengan demikian permasalahan distribusi keadilan tidak hanya dikaitkan dengan upaya  pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, melalui pembentukan peradilan formal dan perangkat-perangkatnya[6], tetapi juga dengan pasangan yang tepat antara forum dan sengketa, dan dengan postulat-postulat penataan sosial berdasarkan hukum adat.[7]  

 Kompleksitas Peradilan sebagai lembaga pemberi keadilan, diwarnai oleh berbagai pancaran teori dan konsep hukum. Di pihak pertama berdiri kelompok para legalistis-positivistik seperti disebut di atas. Kaum legalistik-positivistis menginginkan, agar lembaga peradilan bekerja berdasarkan peraturan hukum yang logis.

Sementara di pihak lain  berdiri kelompok progresif,  yang menghendaki  agar lembaga peradilan bekerja atas dasar nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.[8] Oleh sebab itu uraian di bawah ini akan menyinggung berbagai pemikiran konsep dan teori hukum  tentantang hukum adat,  peradilan dan hakimnya.

B. Partcipatory  justice dan Penyelesaian Sengketa

Pemikiran mengenai akses kepada keadilan (akses to justice) dan kaitannya dengan pembicaraan kita pada Lokakarya hari ini, sejatinya tidak merujuk kepada “punitive jastice”(keadilan yang merujuk pada pemidanaan). Namun dibawa pada suatu wawasan baru, ialah “partcipatory justice” (keadilan yang merujuk pada kebersaman), suatu wawasan yang serupa dengan “alternatif dispute resolution” (ADR).

Dengan pemikiran, sengketa diselesaikan melalui kesepakatan semua pihak  yang terkait dan tidak sekedar menghentikan sengketa secara yuridis, dengan mewujudkan keadilan formal. Namun lebih utama daripada  hal itu, ialah  mewujudkan perdamaian, persaudaraan dan  upaya  mengembalikan masyarakat kepada ketertiban dan ketenteraman sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum yang hidup di masyarakat yang bersangkutan.[9]

 Dalam hal ini “Penyembuhan Sosial”, hasil musawarah diselenggarakan dengan atau tanpa melibatkan petugas penegak hukum negara (non state justice system).   Non state justice system menurut pandangan Mardjono Reksidipoetro, merujuk pada pemikiran restorative justice(keadilan  restoratif) dengan tujuan utama, seperti:

  1. To restore the health of the community, meet victims’ needs, repair the harm done, and requer the offender to kontribute to these repair”.
  2. The restorative justice  model attempts non punitive, humane solutions to the conflik inherent in crime end victimization.[10]

 Disini dikatakan sekali lagi usaha penyelesaian sengketa melalui kesepakatan semua pihak yang terlibat dalam perselisihan, ikut memberikan kontribusi. Kontribusi pelaku terhadap kesepakatan ini, dapat berbagai macam, seperti monetary restitutioncommonity servicetherapy and even incarceration.[11]

Konsep penyelesain sengketa dengan persepakatan ini, timbul tidak hanya sebagai reaksi terhadap cara-cara tradisional yang  diterapkan dalam sistem “punitive justice”,  baik yang berorientasi pada “crime control model”, maupun  “due prosess model”. Namun merupakan upaya refitalisasi dan reaktulisasi peran lembaga perdamain yang telah ada sebelumnya.

Fakta sejarah telah mencatat, bahwa bangsa Indonesia memiliki khasanah kebudayaan, berupa  sistem sosial dan hukum tetang peradilan,  hakim dan  keadilan. Sekedar sebagai contoh, sejarah kerajaan Mataram sejak abad 17, telah memiliki lembaga peradilan kerajaan  yang disebut Peradilan Stinggil atau Serambi. Senentara perkara hukum di pedesaan diselesaikan di Peradilan Padu yang dipimpin oleh kepala adat. Peradilan tingkat desa tersebut bertahan hidup hingga sekarang, dengan mana yang beragam, seperti Pengadilan Adat atau  Lembaga Perdamaian Desa.

 Hingga sekarang lembaga, seperti ini, tetap hidup dengan fungsi dan kewenangannya, membenahi rusaknya pergaulan sosial, akibat pelanggaran hukum adat yang terjadi di masyarakat, dengan menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan.

C. Hukum Adat dan Peradilannya

Menurut A.A.G. Peters hukum tidak dipakai untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan secara sewenang-wenang, walaupun itu kebijakan yang dimuat dalam peraturan  tertulis atau tidak tertulis. Hukum  sepantasnya dipakai sebagi pengarah kepada terwujunya keadilan dan legitimasi yang berorientasi pada asas-asas dan nilai-nilai yang dimiliki oleh hukum sendiri[12]. Maka tidaklah salah, jika ada upaya reaktualisasi dan refitalisasi peradilan adat yang masih hidup di masyarakat.

Berkaitan dengan hukum adat, telah banyak dikaji dan melahirkan berbagai pengertian. Eva Achyani Zulfa, dalam kajian diserasinya mengatakan konsep hukum adat dan peradilan adat, merupakan akar keadilan restoratif. Dengan mengutip Supomo tentang karakteristik hukum adat Indonesia,  Eva Achyani Zulfa mencatat akar keadilan restoratif yang ditemukan dalam hukum adat, seperti:

  1. Corak relegius yang menempatkan hukum adat  sebagai bentuk kesatuan batin masyarakat dalam satu kesatuan (komunal);
  2. Sifat komunal hukum adat menempatkan individu sebagai orang yang terikat dengan masyarakat. Seorang individu bukan sosok yang bebas dalam segala laku, karena dia dibatasi oleh norma yang telah berlaku baginya;
  3. Tujuan persekutuan masyarakat adalah memelihara keseimbangan  lahir batin antara individu, golongan dan lingkungan hidupnya. Tujuan ini pada dasarnya dipikul oleh masing-masing individu anggotanya demi pencapaian tujuan bersama;
  4. Tujuan memeliharaan keseimbangan lahir batin berpangkal pada pandangan ketertiban alam semesta (kosmos). Kepentingan  masyarakat merupakan hubungan harmonis antara segala sesuatu sesuai dengan garis dan keseimbangan kosmos;
  5. Pelanggaran terhadap hukum adat, merupakan pelanggaran terhadap ketertiban kosmos.  
  6. Jika garis kosmos tidak dijalani, walaupun oleh seorang individu, maka baik masyarakat maupun orang tersebut akan menderita, karena berada di luar garis kosmos yang ada.[13]

            Dari nukilan disebut di atas,  hendak dijelaskan pancaran berpikir juridis mengenai hukum adat dan peradilan. Di sini  peradilan  dipahami sebagai  pekerjaan hakim dan atau badan pengadilan. Dari Sudikno, sebagai mana dikutip  dari  J. van Kan, dikatakan peradilan adalah badan yang oleh penguasa dengan tegas dibebani tugas untuk memeriksa pengaduan tentang gangguan hak (hukum) atau memeriksa gugatan dan badan itu memberi putusan hukum.[14]

            Peradilan berasal dari kata dasar “adil”,  mendapat awalan “per” dan akhiran “an”.   Kata jadian peradilan berarti,  segala sesuatu yg berkaitan dengan pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo pengadilan bukan diartikan  semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, mengenai hal memberikan keadilan. Dalam memberikan keadilan, hakim mendasarkan putusannya pada hukum yang berlaku, menjamin ditaatinya hukum dengan memberikan keputusan.[15]

            Fakta sejarah kembali menunjukkan, bahwa dimana ada hukum di situ ada peradilan dan hakimnya.  Hukum  dan peradilan di Indonesia sudah ada sejak zaman Malaio Polinesia, berubah dan berkembang, sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat hingga sekarang. Dikatakan oleh H. Hilman Hadikusuma, bahwa sistem hukum dan peradilan datang dari dua arah. Dari bawah dalam bentuk hukum rakyat dan dari atas dalam bentuk hukum penguasa atau hukum perundang-undangan.[16]

            Demikian halnya menurut Hilman Hadikusuma, di zaman Mataram ada hukum dan peradilan “padu” dan ada yang disebut  “stinggil” atau “serambi”. Peradilan Padu berlaku pada masyarakat pedesaan, sedangkan peradilan Stinggil  atau Surambi berlaku dalam masyarakat “Keratuan”.[17]

            Fakta sejarah selanjutnya menggambarkan hukum dan peradilan mengalami perubahan, lepas zaman VOC masuk zaman Hindia Belanda terdapat lima macam peradilan:

  1. Peradilan Gubernumen (Gouvernements rechtspraak);
  2. Pengadilan Pribumi (Inheemsche Rechtspraak);
  3. Peradilan Swapraja (Zelsbestuur Rechtspraak);
  4. Peradilan Agama (Godsdienstige Rechtspraak);
  5. Peradilan Desa (Dorpsjustiti).

            Dengan UU RI No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (LN 1951 No 9), maka Inheemsche Rechtspraak dan Zelsbestuur Rechtspraak secara berangsur-ansur dihapuskan. 

            Dengan demikian kelima macam peradilan  di zaman kolonial yang hingga sekarang masih berlaku adalah:

  1. Peradilan Gubernumen (Pengadilan Negeri).
  2. Peradilan Agama (Pengadilan Agama),
  3. Peradilan Perdamaian  Desa (Peradilan Adat)?

            Dari ketiga peradilan tersebut di atas, maka hukum adat baik perdata maupun pidana sebagian masih berlaku di pengadilan negeri. Sebagian lainnya berlaku di luar pengadilan negeri. Peradilan adat desa tersebut, memutus perkara berdasarkan hukum adat, dalam wujud penyelesaian damai di luar pengadilan negeri. Pengadilan agama mengurus perkara tentang perkawinan dan perceraian. Namun kadang dipilih juga menjadi forum untuk penyelesaian sengketa warisan.

            Kata padu berarti ‘temu” atau “ketemu”. Dari kata padu menjadi pepaduan yang artinya forum pertemuan. Jadi peradilan padu atau lengkapnya disebut peradilan pepaduan, artinya penyelesaian perkara secara damai oleh dua pihak yang berselisih dan pihak lain yang terkait dengan cara bermusawarah disaksikan oleh tua-tua adat dan tokoh-tokoh agama serta  dipimpin oleh kepala persekutuan adat,  berdasarkan susunan masyarakat genealogis (patrilineal, matrileneal, parental) atau masyarakat teritorial (desa, marga, nagari, kuria, dati dan seterusnya).[18]

            Sekali lagi disimpulkan “peradilan padu” bekerja di daerah pedesaan dibawah pimpinan kepala desa (Lurah), dibantu tokoh-tokoh adat, pemuka agama dan diawasi oleh pejabat kerajaan yang disebut jaksa. 

            Jenis perkara diselesaikan secara damai melalui peradilan adat, adalah perkara perdata dan perkara pidana ringan. Perkara perdata dimaksud meliputi, sengketa di bidang pertanahan, utang piutang, sewa menyewa, perkawinan dan pewarisan. Adapun yang dimaksud perkara pidana ringan  seperti  pencurian, penipuan, penghinaan dan penganiayaan. Di pihak lain  perkara pidana berat yang dapat mengakibatkan  terganggunya ketertiban umum, atau menjatuhkan martabat raja dan kerajaan,  seperti pembunuhan, perampokan, pembakaran dan pemberontakan, ditangani oleh jaksa dan diadili   oleh  Peradilan Stinggil atau Serambi.

            Pada tahun 1935 Peradilan Desa mendapatkan pengakuan secara yuridis formal melalui  Staatsblad 1935 No. 102. Dengan Staatblad ini dilakukan penambahan Pasal 3a ayat 1, 2, dan 3 RO. Didalam Pasal 1 ayat (1)  UU Drt.  No. 1 Tahun 1951, antara lain ditentukan  bahwa Pengadilan Adat akan dihapus secara berangsur-angsur. Akan tetapi hak dan kekuasaan yang selama itu diberikan kepada hakim perdamaian desa, tidaklah dikurangi. Dengan demikian peranan hakim perdamaian desa, masih diakui oleh peraturan perundang-undangan.[19]

            Namun dalam praktik kehidupan hukum sehari-hari, peradilan adat pada umumnya, tergerus oleh perubahan zaman. Di wilayah tertentu seperti Kalimantan Tengah dan  Barat, Peradilan Adat relatif bisa bertahan hidup, karena sumber kehidupannya, yaitu masyarakat adat dan fungsionarisnya,  terjaga dan dapat bekerja dengan baik.  

D. Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Keadilan Restoratif

Latoa (kitab hukum adat) di masyarakat Bugis, mengatakan tanda kebesaran suatu negara,  ialah tidak ada persengketaan dalam negeri. Dijelaskan bahwa perbuatan yang menyebabkan rusaknya kesejahteraan rakyat,  adalah jika orang-orang di dalam negeri bersengketa.[20] Latoa  memakai kata-kata tidak ada persengketaan, artinya boleh saja terjadi perselisihan, tetapi kemudian ditiadakan melalui menyelesaikan sengketa menurut  pangngadêrrêng (sistem peradatan) yang ada dan beralaku.

              Lebih lanjut dijelaskan, salah satu fungsi hukum adat melalui peradilan adalah menyelesaikan perselisihan orang-orang yang bersengketa. Pangkal pokok peradilan, adalah asas saling menyembuhkan (ma’pasisau’é) dan asas saling menghormati (siariwawonng’é). Jika peradilan tidak lagi ditegakkan, menjadikan kerusakan pada rakyat dan pada akhirnya melemahkan  raja, dan memendekan umur (citra baik) raja.[21]

            Dari asas saling menyembuhkan, diharapkan pengadilan dapat menyelesaikan sengketa di anatara warga masyarakat. Dengan asas saling menghormati dapat dibentuk taraf budaya hukum yang baik, bahwa persengketaan hanya dapat diselesaikan dengan saling menghormati  perbedaan kepentingan masing-masing individu atau kelompok dalam masyarakat.

Perdamaian sebagai jalan menghilangkan persengketaan di antara orang-orang bersanak dianjurkan dalam nasehat (paseng) orang-orang tua. Dalam suasana damai hubungan antara pihak berjalan harmonis, saling pengertian, menerima dan mengambil sewajarnya. Terjadi komunikasi terbuka antara pihak-pihak bersengketa. Dengan perdamaian ketegangan antra pihak-pihak dihilangkan dan keduanya saling memaafkan, serta  melupakan persengketaan di antara mereka.

            Perdamaian membuat pihak-pihak tidak saling berkuat-kuatan (gagah-gagahi), tetapi sama-sama menang dan saling menerima kerugian. Tidak patut orang-orang sesanak bertengkar. Dalam  pesan leluhur dikatan, bahwa bilamana berbeda pendapat, bertentangan kehendak, dan berlawanan pikiran antar orang sesanak, maka berlapang-dadalah untuk didamaikan. Bila telah berdamai, janganlah di antara pihak mengajukannya lagi ke pengadilan, sebab orang sesanak yang berdamai,  tidak saling mengganti kerugian, tidak saling membebani hal yang berat, yang tidak dapat dipikul oleh sanaknya.[22]

            Terhadap tomatoa (pemuka adat dan agama) atau fungsionaris masyarakat adat, diingatkan dalam penegakan perdamaian, tidak memihak di kiri dan di kanan, putusan didasarkan pada kesucian, dan rasa takut kepada Dewata Yang Esa. Saling membimbing dengan baik dan tidak saling memberatkan. Tenteramkan dan redakan kedua pihak, dengan menjadikan mereka tidak saling mendendam. Kemudian saling mengharap kebaikan dan panjang umur. Dipastikan hukum adat, bahwa perdamaian keluarga, atas dasar putusan yang jujurmenjadisebab kebesaran dan kselamatan masyarakat.[23]

            Masyarakat hukum atau masyarakat desa Sulawesi Selatan sebagai contoh, memelihara sistem kekeluargaan parental dan kesejahteraan sosial ekonmi berdasarkan pertanian, kelautan, perikanan dan kehutanan. Masyaraakat Bugis yang masih hidup secara komunal, bekerja saling membantu, mempunyai perasaan dan kesadaran hukum tentang bagaimana menjaga sistem peradatan (pangngaderreng)  guna memuliakan harkat dan martabat (siri’) diri dan orang lain sebagai manusia.

            Latoa menganut prinsip hukum, peradilan dan keadilan, adalah pangkal mencapai harkat dan martabat manusia. Ketika hukum,  peradilan dan keadilan tidak lagi diterapkan dan ditegakan, maka orang tidak akan lagi disebut manusia. Dengan demikian sistem peradatan adalah  pangkal memanusiakan manusia.[24]

            Peneliti-peneliti reformasi hukum mengungkapkan temuannya, bahwa  Peradilan Desa dan“alternatif dispute resolution” (ADR) tradisional belum secara langsung dikaitkan dengan hukum nasional. Dari mereka dikatakan, bahwa “hukum adat” dan hukum nasional hidup dalam dunia yang berbeda.[25] Sebagai contoh ADR tradisional belum dikaitkan dengan BANI dan Peradilan Perdamaian belum nyata dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman nasional.

            Dewasa ini telah menjadi tuntutan reformasi hukum,  menjadikan nilai-nilai hukum yang ada, sebagai bahan pembangunan hukum nasional.  Kini kaum  “progresif” mengajukan rancangan transformasi hukum adat menjadi hukum nasional. Dari pihak progresif mengatakan, hukum yang tidak berakar pada kebudayaan hukum masyarakatnya, tidak mudah mendapatkan dukungan dalam penerapan dan penegakannya.[26]

            Prinsip peradilan Padu atau Peradilan Perdamaian atau apapun namanya, tetapi masih senapas ADR, sangat erat berkaitan dengan prinsip Keadilan Restoratif.  Keadilan restoratif menarik, ketika distribusi keadilan menjadi permasalah bagi penerapan dan penegakan hukum. Hal ini penting, karena di luar undang-undang ada juga hukum dan di luar negara ada juga rakyat.

Menyelesaikan  sengketa dengan pendekatan keadilan restoratif, berfokus pada prinsip:

  1. Perbaikan kesalahan dengan melakukan perbaikan, termasuk melakukan perbaikan hubungan para pihak yang terkait dengan sengketa dan dengan tujuan perbaikan yang terperogram;
  2. Pelaku sebagai pihak utama, bersama dengan pihak korban melakukan identifikasi masalah secara bersama-sama, mencari masalah dan menyepakati solusinya dan mengupayakan perbaikannya;
  3. Perbaikan sebagai tujuan, dicapai dengan cara musawah dan mufakat antara pihak-pihak yang terlibat untuk memenuhi kebutuhan korban dan masyarakat yang timbul akibat perselisihan.
  4. Tertutupinya kerugian korban dan masyarakat ditujukan sebagai pengungkit terjadinya reintegrasi antara korban dan pelaku;
  5. Persepakatan para pihak meliputi berbagai rencana reparasi (perbaikan), restitusi, dan atau cpmmunity  services.[27]

Penyelesaian sengketa di luar proses pearadilan negara dengan pendekatan keadilan restoratif dapat memberikan manfaat dan keuntungan, seperti:

  1. Masyarakat berperan dalam proses peradilan,  tidak hanya bagi pelaku atau korban, tetapi juga menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa, melalui fungsionaris persekutuan adat mereka.
  2. Proses penangan sengketa dapat dilakukan secara murah, cepat dan tepat. Peroses berjalan tidak melalui perangkat birokrasi yang berbelit-belit dan koruptif;
  3. Memberikan suatu keuntungan langsung, karena ganti rugi, denda dan uang pengganti sebagai uang perbaikan, langsung diterima korban dan masyarakat;
  4. Membuka luas akses keadilan dengan memberi kesempatan, tidak saja pada peradilan adat, tetapi juga padan-badan lain seperti tua-tua adat, tokoh agama, dan aparatur desa, untuk peduli pada perbaikan hubungan sosial di tempat tinggal mereka

E.  Putusan Peradilan Adat dan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukum sebagaimana disimbolkan oleh pengadilan, merupakan suatu proses yang kompleks, terkait tidak hanya dengan substansi hukum, tetapi juga dengan komponen sistem hukum lainnya. Akses kepada peradilan, hakim dan keadilan terkait erat dengan budaya hukum baik aparatur hukum, maupun masyarakat yang bermasalah dengan hukum.[28]

                        Pengadilan sebagai lembaga hukum, dibebani berbagai kepentingan. Dengan demikian apa yang pada akhirnya menjadi putusan yang dijalankan, tergantung pada sistem hukum dan sistem kemasyarakatan yang melingkupinya. Di sini putusan sebagai kebijakan pengadilan, dapat berperan atau diperankan menyelesaikan sengketa, mentransformasikan hukum adat menjadi bagian dari hukum nasional.

                        Berikut ini diajukan dua Putusan Mahkamah Agung RI, 15 November 1996, Nomor: 984 K/SIP/1996 dan Putusan Mahkamah Agung RI, 15 Mei 1991, Nomor: 1644 K/Pid/1988. Kedua Putusan Mahkamah Agung RI ini, telah memberikan pengakuan terhadap Pengadilan Adat yang bekerja dan digelar atas lansadan substansi hukum pidana adat, untuk memutus perkara dan  menjatuhkan sanksi.

Kasus Pertama:

                        Terdakwa I, wanita bersuami dan Terdakwa II, laki2 beristeri,  ditangkap tangan sedang berduaan di pondok kebun milik terdakwa I, yang terletak 5 km dari desa Sulewana, Palu. Pengadilan Negeri Poso, menghukum kedua terdakwa, masing tiga bulan, kurang daripada tuntutan Jaksa selama 6 bulan.

Atas dasar  fakta: (1) bukti petunjuk berdua-duaan di pondok kebun dan disaksikan oleh laki-laki dewasa A dan B; (2) Kedua terdakwa meminta maaf kepada A dan B dan bertanya apakah keberadaanya di pondok kebun diketehui orang banyak; (3) diketahui dalam persidangan kedua terdakwa sudah lama menjalin hubungan pacaran.

Kedua terdakwa menolak putusan dan mengajukan  banding ke Pengadilan Tinggi Palu. Putusan Pengadilan bading mengatakan: putusan untuk Terdakwa I telah tepat dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Palu, sedangkan terhadap putusan Terdakwa II ditolak oleh hakim dengan pertimbangan:

  1. Terdaksa I telah diadili oleh Dewan Adat dan dijatuhi sanksi membayar 3 ekor sapi. Suami melaporkan Terdakwa I, tidak kepada polisi, tetapi kepada Dewan Adat karena rasa cinta pada anak-anak.
  2. Dengan ditaatinya hukum adat oleh Terdakwa I, maka pengadilan diwajibkan menghormati hukum adat tersebut. Terdakwa I, tidak lagi dipidana secara ganda.
  3. Hai ini sesuai Pasal 5 ayat (3) sub b UU No 1/Drt/1951.

                        Jaksa dan Terdakwa I dan Terdakwa II, menolak Putusan Pengadilan Tingkat Kedua. Terdakwa I dan II mengajukan kasasi, dengan alasan:

Pengadilan Tinggi Palu telah salah menerapkan hukum, karena hanya membebaskan Terdakwa I., hanya karena telah membayar sanksi 3 (tiga) ekor sapi dan kembali rukun dgn suaminya.

Pengadilan Tinggi Palu, telah salah mempertimbangkan saknsi yang berlaku juga untuk Terdakwa II. menurut hukum adat suku Pamona.

Antara Terdakwa II. dan Terdakw I, telah diampuni kesalahannya, sehingga pembebasan Terdakwa I, maka seharusnya Terdakwa II,  dibebaskan pula dari tuntutan penjara.

            MARI mengambil putusan terlepas dari alasan  Terdakwa I dan Terdakwa II  dgn alasan sendiri yang mengatakan:

  1. Pengadilan Tinggi Palu telah salah,  tidak mempertimbangkan bahwa  Terdakwa I dan Twedakwa II,  diajukan ke persidangan dengan dasar hukum perzinaan. Pengadilan Tinggi Palu telah menyatakan tuntutan JPU terhadap Terdakwa I tidak dapat diterima, karena telah membayar  uang kesalahan adat dan adat tersebut sangat dihormati oleh masyarakat adat setempat.
  2. Pengadilan Tinggi Palu telah menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I, pada hal yang menjadi dasar  dakwaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, berdasarkan pengaduan suami Terdakwa I. Oleh sebab itu tuntutan terhadap Terdakwa II,  juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dari Putusan Mahkamah Agung dikutip di atas, dapat disimpulkan berbagai hal:

  1. Pejatuhan pidana oleh Dewan Adat dan sanksi adat telah dilaksanakan oleh terpidana kasus zina, dapat membatalkan penuntutan Jaksa terhadap kasus tersebut, karena seorang tidak dapat dituntut dan dihukum dua kali atas satu kesalahan.
  2. Putusan memberikan pengakuan  terhadap Pengadilan Adat yg bekerja dan digelar atas lansadan substansi hukum pidana adat, diakui sebagai lembaga “peradilan”  yg dapat menjatuhkan sanksi.
  3. Hal ini tidak sesuai dgn prinsip penjatuhan sanksi adalah kewenangan pengadilan negeri.

Kasus Kedua

Putusan MARI, tanggal 15 Mei 1999, Nomor 1644.K/Pid/1988. Kasus Posisi: TW, seorang pemuda berumur 18 tahun, dari desa Parauna, Kendari, didakwa  Kejaksaan  Negeri Kendari melanggar:

  1. Primer Pasal 53 jo Pasal 285 KUHP, dgn kekerasan telah mencoba memperkosa ST;
  2. Subsider Pasal 281 (1)  ke 1e KUHP, dgn sengaja merusak kesopanan di depan umum;
  3. Subsider lagi Pasal 5  (3) sub b UU No. 1/Drt/1951. LN RI Tahun 1951 Nomor 9.

Requisitor JPU menuntut agar Terdakwa TW dinyatakan terbkti bersalah melakukan delik sengaja mencoba memperkosa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Jo Pasal 285 KUHP dan dituntut pidana enam bulan penjara. Terdakwa TW dalam pledoi-nya  memohon agar dirinya dibebaskan dari penuntutan dengan alasan:

  1. Kepala adat desa Parauna, Kendari, telah menjatuhkan sanksi Prohala  (menyerahkan seekor kerbau dan sekayu kain kaci).
  2. Sanksi telah dipenuhi dan jika dijatuhi pidana lagi, maka berarti dirinya diadili dua kali untuk dalam persoalan yg sama (asas nebis in idem).

Hakim Pengadilan Negeri Kendari menolak pleidoi terdakwa TW dgn alasan:

  1. Kekuasaan Kehakiman mengenal hanya pengadilan negeri sebagai satu-satunya badan yang berwenang mengadili perkara tindak pidana.
  2. UU RI No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (3) mengatakan:  Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.

Hakim Pertama memberikan putusan, dan menyatakan terdakwa TW dibebaskan dari dakwaan  Primer dan dakwaan Subsider. Hakim menyatakan TW, terbukti sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan subsider lagi, melakukan tindak pidana adatperkosaan, dan menghukum  TW dgn hukum penjara selama empat bulan.

Hakim Banding memberikan putusan, menguatkan putusan Pengadilan Pertama, dgn mengatakan  bahwa TW bersalah melakukan pelanggaran hukum adat SIRI dengan  pertimbangan:

  1. Terdakwa melanggar hukum adat yang hidup dalam Masyarakat Tolaki. Perbuatan sangat tercela dan menimbulkan siri’ yang harus dikenakan sanksi adat, yakni keluarga yg dipermalukan (to masiri) dapat mengakibatkan korban jiwa (siri’ ripomateng). Perbuatan TW tersebut tidak ada bandingannya di dalam KUHP. TW dipersalahkan melanggar Pasal 5 ayat (3) UU RI, No. 1/Drt/1951.
  2. Delik adat itu, adalah delik adat siri’ dipomate atau ripoamateng/siri dipomate, ialah perbuatan melanggar kesusilaan dan merendahkan martabat kelaurga korban.
  3. Delik ini dikualifikasi  sejajar dgn kejahatan kesusilaan, sehingga pemidanaanya berdasarkan  pada Buku  II, Bab XIV, Pasal 281 – 297 KUHP. Dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (3) UU RI No. 1/Drt/1951.

Terdakwa mengajukan kasasi dengan  alasan:

  1. Judex Factie salah menerapkan hukum, menjatuhkan hukum pidana ganda terhadap TW. Pemohon kasasi dijatuhi sanksi pidana adat dan sanksi pidana KUHP.
  2. Judex Factie salah menerapkan hukum, karena tidak menghormati hukum adat yang masih hidup dan masih berlaku serta ditaati  pelaksanaanya di daerah pemohon kasasi.

 MA RI membatalkan Putusan PT Kendari dengan pertimbangan:

  1. Keberatan pemohon kasasi dapat dibenarkan, karena TW oleh kepala  adat  telah diharuskan membayar  seekor kerbau dan sekayu kain kaci, karena telah melakukan pelanggaran adat.
  2. Hukuman tersebut telah dilaksanakan oleh TW.
  3. Hukuman adat tersebut telah sepadan dengan kesalahan terhukum, sehingga Pasal 5 ayat (3) b UU RI No. 1/Drt/1951,
  4. Terdakwa tidak lagi dapat dijatuhi pidana.

F.  Kesimpulan dan Saran

(1)  Peradilan adat menjadi penting dalam kehidupan hukum nasional, karena itu dibutuhkan trasformasi nilai hukum adat yang hidup di masyarakat tentang hukum, peradilan, hakim dan keadilan, menjadi bagian perangkat (sistem) hukum nasional. Upaya ini penting dilakukan, guna mengahiri “bayangan” dikotomis  antar pranata dan pemikiran hukum negara  dan lembaga dan pranata hukum rakyat. 

(2)  Telah menjadi bagian dari sejarah, bahwa dari zaman ke zaman masyarakat berubah. Hukum tentang peradilan dan hakim, dapat bertransformasi sesuai dengan kebutuhan. Tampil kembali memberikan baktinya melindungi manusia dan kemanusiaan, dengn menerapkan atau menegakan hukum dan keadilan. Dalam hal ini, penting dipahami bahwa hukum dapat mendapatkan keabsahannya dari negara sebgai produk politik. Namun juga dari rakyat sebagai keabsahan sosial dan kebudayaan.

(3)  Pendekatan keadilan restoratif dalam penerapan dan penegakan hukum, merupakan jembatan teoritis dan filosofis, untuk menjadikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sebagai dasar legitimasi pengembangan dan berfungsinya hukum, peradilan dan hakim adat, dalam distribusi keadilan. Disarankan pihak selama ini peduli pada masyarakat adat, agar melakukan penelitian diagnostik guna terwujudnya “partcipatory justice” yakni keadilan yang merujuk pada kebersaman. 

Penutup

Hukum, peradilan dan hakim, tidaklah berarti harus selalu mengikuti jejak atau mengambil sumbernya dalam masa yang lampau saja. Hukum yang lampau dapat ditinggalkan secara revolusioner, untuk memperlakukan hukum yang lebih sesuai masa atau keperibadian bangsa. Meskipun demikian harap difahami, bahwa hubungan sebab-musebab antara hukum yang lama, dengan yang baru ada, dimana yang baru dalam hal ini, merupakan reaksi terhadap yang lama. Hukum pada saat revolusi pun, tidak dapat kita selami, tanpa mempelajari  masa yang lampau. Oleh sebab itu, yang baru itu hanya bisa dipahami dalam hubungannya dengan masa lampau, baik sebagai kelanjutan maupun sebagai reaksi terhadap masa yang silam, yaitu dengan meninggalkannya sama sekali.[29]

Daftar Pustaka

Alibudiarto (Editor), Reformasi Hukum di Indonesia, “Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia”, Cetakan Keempat, Jakarta: CYBERconsult, 2000.

Apeldooren, L.J. van.   Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT Paradnya Paramita, 1996.

Galanter, Marc, “Keadilan Di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat”, Dalam T.O. Ihromi (Ed), Antropologi Hukum Sebuah bunga Rampai.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993.  

Hadikusuma, Hilman, Peradilan Adat di Indonesia, Jakarta: CV Miswar, 1989.

Matthes, B. F. Boeginesche Chestomathie, Tweede Deel, (Amsterdam: Het Nederlandsh Bijbelgenootschap, 1872. 

Mattulada, Latoa, Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, Disertasi Doktor, Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1995.

 Mertokusumo, Sudikno.  Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942, Disertasi pada Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1971.

_________,  A. Pitlo,  Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Peters, A. A. G. “Hukum Sebagai Proyek”. Dalam A. A. G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (Editor),  Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum. Buku III, Jakarta: Sinar Harapan, 1990.

Reksodipoetro,  Mardjono, “Pengantar” Dalam Eva Achyani Zulfa,  Keadilan Restoratif, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2009.

Rizal, Jufrina, “Perkembangan Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat”,  Makalah Seminar Tentang Revitalisasi Dan Reinterpretasi Nilai-Nilai Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembentukan dan Penemuan Hukum, Diselenggarakan dalam  Kerjasama BPHN Departemen Hukum dan HAM -Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 28-30 September 2006.

Soekanto, Soerjono, Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia. Jakarta: Kurnia Esa, 1982.

Ubbe, Ahmad, Hukum Adat Kesusilaan Malaweng, Kesinambungan dan Perubahannya, Jakarta: Yasrif Watampone, 2008.

_______ “Perbandingan Antara Jumlah Hakim dengan Perkara, Penduduk  dalam Pemerataan Memperoleh Keadilan”, Majalah Hukum Nasional.  No 2/1989.


[1] Soerjono Soekanto, Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia. Jakarta: Kurnia Esa, 1982. Hal. 48.

[2] L.J van Apeldooren,  Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT Paradnya Paramita, 1996. Hal.3.

[3] Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Negara Indonesia adalah negara hukum, jadi bukan negara undang-undang.

[4] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo,  Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993. Hal. 1

[5] Marc Galanter, “Keadilan Di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat”, Dalam T.O. Ihromi (Ed), Antropologi Hukum Sebuah bunga Rampai.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993. Hal 115. Di sini dikatakan senterakime hukum  merupakan pandangan yang melihat alat-alat perlengkapan negara (ajaran-ajaran mereka) menempati titik sentral  dan kedudukan pengawas tertinggi dalam kehidupan hukum.

[6] Ahmad Ubbe, “Perbandingan Antara Jumlah Hakim dengan Perkara, Penduduk  dalam Pemerataan Memperoleh Keadilan”, Majalah Hukum Nasional.  No 2/1989.  Hal. 117.

[7] Bandingkan dengan Marc Galanter. “Keadilan Di Berbagai Ruang: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat”, Dalam T. O. Ihromi,  Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993. Hal. 95. 

[8] Ahmad Ubbe. Op. cit.,  2008. Hal 17-18.

[9] Ahmad Ubbe, Hukum Adat Kesusilaan Malaweng, Kesimambungan dan Perubahannya, Jakarta: Yasrif Watampone, 2008. Hal 72-73.

[10] Mardjono Reksodipoetro,  “Pengantar” Dalam Eva Achyani Zulfa,  Keadilan Restoratif,Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2009. Hal i.

[11] Ibid.

[12] A. A. G. Peters, “Hukum Sebagai Proyek”. Dalam A. A. G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (editor),  Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum. Buku III, Jakarta: Sinar Harapan, 1990. Hal. 323.

[13]  Eva Achyani Zulfa,  Keadilan Restoratif, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2009. Hal 7-8.

[14] Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942, Disertasi pada Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1971. Hal. 2.

[16] H. Hilman Hadikusuma, Peradilan Adat di Indonesia, Jakarta: CV Miswar, 1989. Hal 36.

[19] Soerjono Soekanto, Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian, Jakarta: CV Rajawali. 1986. Hal. 44.

[20] B. F. Matthes, Op. Cit., hal.3; Mattulada, Op. Cit., hal. 107.

[21] Mattulada, Op. Cit., hal. 107, 109.

[22] Ahmad Ubbe, Hukum Adat Kesusilaan Malaweng, Kesinambungan dan Perubahannya, Jakarta: Yasrif Watampone, 2008. Hal. 72-73.

[25] Alibudiarto (Editor), Reformasi Hukum di Indonesia, “Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia”, Cetakan Keempat, Jakarta: CYBERconsult, 2000. Hal.95.

[27] Prinsip seperti dicatat di atas, disarikan dari disertasi Eva Achyani Zulfa,  Op.Cit,. Hal. 14-15.

[28] Ahmad Ubbe, Op.Cit.,  Hal. 244.

[29] Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., Hal. 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *