ALTRI Pengayoman, Akademi Pertama dan Satu-satunya Para Calon Yuristra

Jakarta, Menteri Hukum dan HAM RI dalam sambutanya yang dibacakan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM Y. Ambeg Paramarta dalam Wisuda Akademi Litigasi (ALTRI), Minggu (22/09) di Jakarta. ALTRI adalah akademi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mendidik para mahasiswa untuk menjadi calon “para yuristra” yang nantinya akan berpraktek di Pengadilan-pengadilan sebagai pembantu/asisten di bidang Kepaniteraan dan Jurusita. “Sukses atau tidaknya tergantung pada kemampuan Saudara-saudara dalam bertindak dan bersikap dengan mengedepankan nilai-nilai objektifitas”, tandasnya.

Kesuksesan, harus diraih dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran.” Kenytaan yang sekarang kita lihat, banyak Saudara-saudara kita yang sukses namun dengan cara-cara yang tidak pada tempatnya, yang akhirnya membuat kesengsaraan bagi orang lain”, kata Ambeg Paramarta.

Wisuda ALTRI kali ini merupakan wisuda ke-22 dari kurun waktu kiprah ALTRI yang tahun ini menginjak usia ke-27, Upacara wisuda kali ini dirangkaikan dengan pelantikan mahasiswa baru tahun 2013 sebanyak 62 orang, yang terdiri dari 25 orang laki-laki dan 37 perempuan. Adapun jumlah wisudawan adalah 85 orang lulusan Jurusan Administrasi Peradilan, yang terdiri dari 45 orang laki-laki dan 40 perempuan. Selama 27 tahun berkiprah, ALTRI telah meluluskan sebanyak 1.332 wisudawan.

Lulusan ALTRI berpeluang bekerja sebagai tenaga administrasi di lingkungan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Hal tersebut juga ditegaskan ketika audiensi antara Direktur ALTRI, Ahmad Ubbe, Yayasan Pengayoman dengan Ketua Mahkamah Agung RI, Hatta Ali, pada 22 Februari 2013. Ketua MA ketika itu ‘menantang’ agar ALTRI menghasilkan SDM untuk kebutuhan tenaga administratif, khususnya Badan-badan Kehakiman di luar Jawa, Bali dan Madura.

ALTRI sendiri didirikan pada tahun 1987 oleh Yayasan Triguna, yang dilanjutkan kerjasama dengan Departemen Kehakiman, sebagai user (penampung) lulusannya yang ditandatangani tanggal 27 Juni 1987. Pendirian ALTRI didasari pada kebutuhan untuk dapat memberikan dukungan administratif dan staf bagi pelaksanaan tugas Peradilan Umum dalam memenuhi harapan pencari keadilan yang selalu menghendaki adanya Pengadilan yang Cepat, Tepat dan Adil dengan biaya ringan. Pasal 28 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan serendah-rendahnya harus berijazah Sarjana Muda Hukum. Selain kebutuhan pendidikan akademis bagi Panitera dan Jurusita, maka di luar bidang Peradilan Umum yang berkaitan dengan proses Pengadilan atau jalannya perkara (litigasi) Advokat dan Notaris dalam menjalankan profesinya memerlukan pula tenaga-tenaga pembantu berpendidikan akademi.

Menurut Direktur ALTRI, Ahmad Ubbe, ALTRI secara terus-menerus meningkatkan kualitas pendidikan. “Pada tahun 2012, ALTRI meraih akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). ALTRI juga bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM dalam mengembangkan komputerisasi perpustakaan dan secara bertahap melengkapi referensi. Kami juga berupaya meningkatkan ALTRI menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi (STIHLI)”, ungkap Ubbe.

Menteri Hukum dan HAM meyakini bahwa bekal pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama menjalani pendidikan di ALTRI dapat menjadi nilai lebih pada saat implementasi di dunia kerja, dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan pendidikan khusus sebagaimana ALTRI. “Dengan demikian, diharapkan membwa kebaikan bagi orang lain dan massyarakat pada umumnya. Marilah kita satukan tekad dan untuk terus berkontribusi dalam proses pendidikan dan mencerdaskan seluruh anak bangsa”.

Ditulis oleh Humas Kementrian Hukum dan HAM RI on 26 September 2013.